Bengkulu, Estom.id – Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat (Garbeta) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghentikan sementara kegiatan preservasi jalan nasional di Provinsi Bengkulu. Permintaan itu disampaikan menyusul adanya indikasi penyalahgunaan kegiatan hingga berpotensi dijadikan ladang korupsi.
Ketua Umum Garbeta menilai, sejumlah proyek preservasi jalan di wilayah Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur dikerjakan tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Bahkan, peristiwa di Kabupaten Seluma pada September 2025 memakan korban jiwa seorang ibu hamil.
Dalam wawancara dengan awak media, Ketua Umum Garbeta menyebut hasil pantauan di lapangan menunjukkan galian jalan dibiarkan terbuka dalam waktu cukup lama sebelum ditutup kembali. Kondisi itu dinilai membahayakan masyarakat yang melintas.
“Berdasarkan keterangan pekerja yang kami temui pada 26 September 2025, mereka menggali lebih dulu titik-titik jalan rusak mulai dari Padang Guci hingga perbatasan Bengkulu–Lampung, baru kemudian dilakukan penambalan. Praktik ini jelas berisiko bagi keselamatan,” ujarnya.
Garbeta juga mempertanyakan banyaknya titik jalan yang seharusnya layak diperbaiki, tetapi justru tidak tersentuh pengerjaan. Hal itu menimbulkan dugaan pekerjaan sengaja ditunda agar bisa dimasukkan dalam agenda preservasi tahun berikutnya.
“Kalau pola seperti ini terus berulang, kegiatan preservasi jalan nasional di Bengkulu hanya menjadi rutinitas tahunan yang membuka peluang penyalahgunaan anggaran,” kata Ketua Garbeta.
Selain jalan nasional, Garbeta juga menyoroti kegiatan pemeliharaan jembatan di wilayah Padang Guci yang menghabiskan dana miliaran rupiah. Menurutnya, transparansi anggaran harus dikedepankan agar publik mengetahui kejelasan penggunaan dana negara.
“Jangan sampai kegiatan ini dijadikan ladang korupsi oleh oknum-oknum yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Kami akan melayangkan surat resmi kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Bengkulu untuk meminta klarifikasi terkait temuan ini,” tegasnya.
Garbeta berharap Kementerian PUPR segera mengevaluasi menyeluruh, menghentikan sementara pekerjaan preservasi jalan nasional, serta memperketat pengawasan terhadap proyek jembatan agar keselamatan masyarakat tetap terjamin dan dana negara tidak disalahgunakan.
