“Presiden harus bijak. Beri pilihan selalu. Jangan dipaksa cuma satu opsi. Masyarakat kita sangat beragam,” kata anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Mardani Ali sera, saat dihubungi, Jumat (29/12/2023).
Menurut Mardani, jaringan internet dan pendataan digital akan mengalami kesulitan di daerah-daerah pelosok atau pedalaman. Sehingga, bentuk kartu fisik KTP masih dibutuhkan.
MenPAN-RB Azwar Anas mengungkap sejumlah hal yang akan difokuskan dalam aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satunya ialah tidak ada lagi KTP cetak dan diganti dengan identitas kependudukan digital (IKD) yang bisa ditunjukkan lewat ponsel masing-masing.
Azwar mengatakan hal itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk diketahui, SPBE ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. Azwar mengatakan pemerintah berfokus pada 9 layanan prioritas yang salah satunya IKD.
“Perpres ini isinya membangun kemampuan untuk implementasi di govtech dan fokus integrasi layanan. Tentu tidak semua akan segera tercapai. Kita fokus di 9 layanan prioritas, apa itu?” kata Azwar Anas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
“Pertama identitas digital dasar, digital ID, seperti KTP, targetnya ke depan dari Pak Presiden tak ada lagi cetak-cetak KTP semua cukup pakai IKD yang nanti akan bisa dibawa di HP masing-masing. Bagi masyarakat yang belum punya HP tetap KTP cetak bisa digunakan,” kata Azwar.
Layanan lain yang akan difokuskan dalam SPBE adalah platform pertukaran data. Azwar mengatakan selama ini kementerian dan lembaga sudah memiliki data lengkap, tapi belum optimal pemanfaatannya.
“Di desa dan di pelosok masih belum lancar jaringan internet plus budaya kartu fisik masih kuat,” katanya.
Mardani tak mempermasalahkan jika IKD menyasar milenial di perkotaan terlebih dulu. Namun untuk lansia, lanjut dia, harus tetap menggunakan KTP fisik.
“Biar ada pilihan. Di Kota, milenial serta terdidik boleh KTP digital. Di desa, dan lansia biarkan KTP fisik,” katanya.
Dia juga mengatakan pemerintah tak bisa terlalu cepat menargetkan semua KTP diganti dengan IKD. Menurutnya kebijakan itu bisa dimulai dari perkotaan dan bertahap.
