Estom.id – Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merasa prihatin dengan permintaan agar pemerintah menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga pemilu 2024 selesai. Ganjar menegaskan bahwa bansos harus dipisahkan dari politisasi.
“Jangan dipolitisasi, karena itu adalah hak rakyat. Bansos tidak boleh dijadikan alat politik,” ujar Ganjar di Pasar Rakyat Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Ganjar menyayangkan bahwa saat ini bansos telah menjadi komoditas yang dipolitisasi. Ia juga mengkritik pihak yang mengklaim bahwa pasangan Ganjar-Mahfud tidak akan melanjutkan program bansos.
“Bansos seharusnya ditetapkan oleh DPR setelah diusulkan oleh pemerintah. Dan ini adalah tugas Kementerian Sosial yang rutin dilakukan,” tambahnya.
Ganjar kemudian menyatakan bahwa bantuan tambahan yang diberikan oleh pemerintah karena kondisi masyarakat yang membutuhkan merupakan hal yang baik. Namun, dalam tahun politik seperti ini, banyak pihak yang mencoba untuk mengklaim keberhasilan bansos tersebut.
“Dalam suasana politik seperti sekarang, semua pihak berusaha untuk mengklaim keberhasilan bansos. Namun masyarakat harus sadar bahwa bansos adalah hak mereka,” tegasnya.
Ganjar juga mengakui bahwa proses penyaluran bansos masih perlu diperbaiki. Ia menekankan bahwa penggunaan KTP sebagai identitas masyarakat penerima manfaat bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami mengusulkan penggunaan KTP sebagai identitas untuk menerima bansos. Dengan begitu, seluruh data masyarakat sudah tercatat dan penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran. Ini adalah solusi yang seharusnya dilakukan sejak dulu,” jelasnya.
Pewarta: Yulisman
Editor: Man Saheri
